Persija vs Persib Dari Sisi 'Keramaian' Kostum

Duel klasik antara Persija vs Persib edisi pertama di Indonesian Super League (ISL) 2011/2012 telah berakhir semalam (29/1). Maung Bandung yang sebelumnya tidak pernah berhasil menundukkan Macan Kemayoran di Stadion Jalak Harupat, akhirnya keluar sebagai pemenang berkat gol tunggal Miljan Radovic dari titik putih di pertengahan babak pertama. Bagi saya yang merupakan pendukung Persija, hasil tersebut tentu mengecewakan, mengingat dalam pertandingan tersebut Persija berhasil menekan Persib. Sayangnya, serangan-serangan yang dibangun oleh Robertino Pugilara cs. tidak menemui hasil dikarenakan penyelesaian yang buruk dari lini depan Persija. Well, setidaknya kekalahan tersebut mampu menjadi pelajaran berharga bagi para penyerang Persija supaya lebih tajam di pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, posting saya kali ini tidak akan membahas lebih dalam tentang jalannya pertandingan semalam.

sumber: http://www.tribunnews.com

Saya akan membahas mengenai salah satu hal yang menjadi unsur persaingan antara Persija dengan Persib. Berbicara tentang persaingan kedua klub tersebut, perhatian anda mungkin akan tertuju pada perselisihan antara kelompok pendukung Persija yakni The Jakmania dengan kelompok pendukung Persib yaitu Viking atau Bobotoh. Untuk membahas hal tersebut, saya harus menempatkan diri di posisi netral dengan tidak memihak salah satu kubu. Fakta bahwa Persija baru saja dikalahkan Persib semalam membuat saya tidak bisa memposisikan diri saya di tengah-tengah. Maka bahasan dalam posting ini akan saya buat dari sudut pandang saya sebagai pendukung Persija.

Dari pertandingan tadi malam, selain kekalahan dari sisi hasil akhir, bagi saya Persija juga mengalami “kekalahan” dalam hal lain. Ketika para pemain dari kedua tim berbaris di tengah lapangan untuk memberi sambutan kepada penonton, saya melihat perbedaan yang menurut saya cukup mencolok. Perbedaan tersebut terletak pada kostum yang dikenakan kedua tim, namun tentunya bukan dari segi warna ataupun design melainkan dari sisi ‘keramaian’ kostum. Tampak bahwa kostum Persija terlihat ‘sepi’ jika dibandingkan dengan kostum Persib yang dipenuhi logo dari sponsor yang terpampang baik di bagian depan, samping lengan maupun belakang.

sumber: http://www.botn.or.id

Keberhasilan Persib memenuhi kostumnya dengan sponsor menandakan bahwa mereka memiliki nilai jual yang mampu mereka manfaatkan untuk mendulang dana. Hal tersebut memunculkan anggapan dalam benak saya bahwa nilai jual Persib lebih tinggi dari Persija. Mengapa demikian?

sumber: http://www.persibholic.com

Seperti yang kita tahu, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendanaan klub sepak bola di Indonesia sudah dilarang oleh Menteri Dalam Negeri. Artinya, klub tidak boleh lagi menggunakan dana Pemerintah Daerah dalam mengarungi kompetisi yang diikutinya. Klub harus mampu mandiri secara finansial, dalam artian, mereka harus bisa mencari modal sendiri untuk mengikuti kompetisi. Dalam industri sepak bola, ada 3 sumber pendapatan yang bisa dimaksimalisasi oleh klub, yaitu matchday ticketing yang didapat melalui hasil penjualan tiket pertandingan bagi tim kandang, lalu broadcasting rights yang diperoleh dari kontrak hak siar pertandingan dengan pihak televisi yang menayangkan pertandingan klub, dan yang terakhir marketing yang didapat melalui maksimalisasi nilai jual klub, baik melalui penjualan merchandise resmi maupun kerjasama sponsorship. Dalam konteks ini, terlihat keunggulan Persib atas Persija dari sisi marketing.

Logo sponsor yang dipampang di kostum merupakan bentuk kontrapretasi dari kerjasama sponsorship yang pada umumnya bernilai tinggi.  Sejak musim kompetisi 2009-2010, Persib terus menghiasi kostumnya dengan logo sponsor yang berbeda. Persija, sejak musim 2008-2009 (musim pertama ISL) hingga musim 2010-2011 selalu memampang logo bank daerah tempat klub kebanggaan warga Jakarta tersebut bernaung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sponsor dari bank daerah merupakan suatu bentuk excuse dari penggunaan dana APBD, mengingat dana APBD senantiasa disimpan di rekening bank daerah tersebut.

Fakta di atas menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi saya yang merupakan warga Jakarta dan pendukung Persija. Apa yang kurang dari Jakarta dan Persija? Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia yang juga merupakan pusat industri, perdagangan dan perekonomian. Dengan status tersebut, tidak heran jika Jakarta menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku industri baik lokal maupun asing. Nyatanya, banyak perusahaan-peusahaan besar yang mendirikan basisnya di Jakarta. Sementara Persija merupakan klub dengan sejarah panjang yang diiringi dengan prestasi. Klub ini senantiasa menjadi tempat bernaung bagi pemain-pemain berkualitas, khususnya di level nasional. Loyalitas dan totalitas pendukungnya pun tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan jumlah pendukung yang besar baik yang resmi maupun yang hanya simpatisan, The Jakmania akan selalu berada di belakang para punggawa Persija kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun.

Tetapi kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jakarta masih enggan berinvestasi di Persija dalam bentuk sponsorship. Nama besar Persija masih belum mampu meyakinkan para investor untuk menandatangani deal kerjasama. Menurut saya, hal tersebut terjadi atas pengaruh yang diberikan oleh para stakeholder Persija terhadap Persija itu sendiri, baik para pemain, pelatih, ofisial, pengurus, juga para pendukung setia Persija.

sumber: http://forzapersija.com

Meskipun mungkin terdengar sepele, namun unsur persaingan yang timbul dari lebih ‘ramai’nya kostum Persib dibanding Persija menandakan bahwa dalam hal tertentu, Persib memiliki keunggulan atas Persija. Sebagai pendukung Persija, saya tidak ingin Persija terus berada dalam posisi tertinggal, meskipun tindakan nyata saya untuk mendukung Persija dalam konteks persaingan ini baru berupa posting ini. Saya yakin, jajaran pengurus Persija sadar akan hal ini dan sekarang sedang berupaya untuk memaksimalkan nilai jual Persija kepada para calon sponsor. Tentunya saya akan selalu mendukung upaya tersebut.

Posting ini hanya bentuk ejawantah dari benak saya, tanpa ada maksud untuk menggiring opini. Namun saya tetap berharap posting ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi anda para pembaca.

Salam jempol telunjuk.

Perbaikan Kualitas Wasit dan Hakim Garis di Indonesia

Blogpost saya kali ini akan membahas mengenai kurang baiknya kualitas wasit Indonesia. Membaca kalimat sebelumnya, beberapa dari anda mungkin sudah tidak heran lagi akan fakta yang saya apungkan, dan anggapan beberapa dari anda mungkin langsung tertuju pada praktik mafia wasit. Pihak/klub yang mampu memberi ‘insentif tambahan’ bagi si wasit maka pihak/klub tersebut akan mendapat ‘servis’ lebih dari si wasit. Tahun lalu, majalah Tempo pernah membahas masalah ini. Namun, saya akan mencoba untuk memberi pandangan yang lebih positif dengan mengacuhkan indikasi tersebut dalam pembahasan saya.

Dari beberapa pertandingan Liga Super Indonesia (LSI) yang saya saksikan melalui layar ANTv, sering saya lihat ada banyak keputusan-keputusan wasit, mulai dari yang cukup hingga yang sangat kontroversial. Kebanyakan dari keputusan kontroversial tersebut menguntungkan tim tuan rumah. Tidak jarang ada pelanggaran keras yang dibiarkan atau aksi diving yang keputusannya justru menguntungkan si pelaku. Meskipun melalui tayangan replay, keputusan kontroversial seperti pelanggaran, pemberian penalti atau pemberian hukuman kartu memang masih dapat diperdebatkan. Namun, keputusan yang dengan jelas terlihat salah melalui tayangan replay, yang juga cukup sering terjadi adalah hukuman offside. Hal tersebut yang memotivasi saya menulis blogpost ini, tepatnya ketika menyaksikan pertandingan Mitra Kukar vs Persib Bandung kemarin (14/1). Di babak pertama, pemain Persib Aliyudin dianggap offside. Di babak kedua giliran M. Ilham yang diganjar offside. Padahal melalui tayangan ulang, sangat jelas terlihat mereka berada dalam posisi onside. Padahal sehari sebelumnya di pertandingan Persisam vs Pelita Jaya, hakim garis mampu menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Keputusan kontoversial yang sering terjadi, secara tidak langsung akan membentuk mentalitas pemain yang negatif. Wasit yang membiarkan atau tidak memberikan hukuman atau peringatan terhadap pelanggaran keras akan membentuk watak pemain yang cenderung kasar. Hal ini tentu tidak mengindahkan fungsi wasit selain memimpin pertandingan, yaitu melindungi pemain yang bertanding. Selain itu, keputusan kontroversial juga akan menghalangi atau bahkan menghilangkan keunggulan teknis pemain juga kolektivitas tim. Bagi pemain yang mengandalkan kecepatan untuk menghindari perangkap offside, keunggulan tersebut akan sia-sia jika hakim garis kerap menghukum si pemain yang sudah susah payah dengan cerdik memperhitungkan pergerakannya dengan lini belakang lawan. Begitu juga bagi tim yang dalam strateginya sering memanfaatkan aturan inactive offside position, jika strategi tersebut kerap dimentahkan oleh hakim garis yang tampak belum memahami aturan tersebut. Sementara bagi lini pertahanan yang sudah susah payah melatih taktik offside trap, hal tersebut akan sia-sia jika hakim garis sering meloloskan pemain lawan yang jelas-jelas berada dalam posisi offside.

 

Tanpa disadari, hal tersebut akan berujung pada mentalitas dan kualitas strategi bermain Tim Nasional kita, terutama ketika menghadapi tim-tim dari luar region Asia Tenggara. Yang menurut saya paling tampak adalah sektor pertahanan, di mana tidak ada koordinasi yang baik dalam membangun dan menetapkan garis pertahanan terakhir, sehingga di Putaran ke-3 Kualifikasi Piala Dunia 2014, kita menjadi bulan-bulanan Iran, Bahrain dan Qatar. Bisa jadi, hal tersebut dikarenakan pemain bertahan kita terbiasa dengan ‘bantuan’ yang diberikan oleh hakim garis selama bermain di LSI. Sementara perbedaan postur tubuh sudah tidak bisa dijadikan alasan (Khalfan Ibrahim (Qatar), dengan tinggi 169cm mampu menjebol gawang Indonesia sebanyak 3 kali dalam 2 pertemuan).

Sangat disayangkan, belum ada koordinasi dari pihak PSSI sebagai induk sepak bola nasional, PT. Liga Indonesia sebagai penyelenggara LSI dan pihak ANTv sebagai saluran yang menayangkan pertandingan-pertandingan LSI, untuk mengevaluasi kinerja wasit melalui rekaman pertandingan. Padahal, bukti rekaman pertandingan seharusnya bisa digunakan tidak hanya untuk menghukum tindakan-tindakan pemain yang melanggar sportivitas, namun bisa juga untuk menilai kualitas kepemimpinan wasit. Rekaman pertandingan tersebut dapat menjadi tolok ukur apakah seorang wasit dan hakim garis mampu memimpin jalannya pertandingan dengan keputusan-keputusan yang fair atau tidak. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan apakah wasit dan hakim garis tersebut masih layak memimpin pertandingan atau tidak.

Sebagai pembanding, di musim 2009/2010 lalu, PT. Liga Indonesia pernah melakukan eksperimen dengan mengundang wasit dari Malaysia untuk memimpin pertandingan LSI. Meski hanya untuk beberapa waktu, namun kualitas yang ditunjukkan wasit-wasit dari negara tetangga bisa dibilang lebih baik daripada wasit-wasit lokal. Hal yang seharusnya bisa dijadikan pelajaran oleh wasit-wasit lokal, nyatanya tidak menemui hasil yang positif seiring masih banyak muncul keputusan-keputusan yang memihak di pertandingan-pertandingan LSI.

Maka tidak heran jika wasit-wasit dari Indonesia sangat jarang yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan antarklub internasional atau dalam kompetisi antarnegara yang tidak diikuti oleh Indonesia. Sementara wasit asal Singapura saja pernah menjadi bagian dari korps baju hitam di pentas Piala Dunia 2006.

Alangkah baiknya jika tayangan-tayangan dari siaran langsung pertandingan LSI dijadikan bukti guna mengevaluasi kinerja wasit. Karena salah satu komponen dari suatu kompetisi sepak bola profesional yang baik adalah aspek fair play yang dijunjung tinggi. Yang paling berperan dalam hal tersebut adalah wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Demi peningkatan kualitas kompetisi dan kemajuan sepak bola negeri kita, butuh kontribusi yang maksimal dari berbagai pihak yang terkait, terutama yang menyangkut masalah teknis. Sehingga tidak akan ada lagi tindakan-tindakan seperti ini:

MAJU TERUS SEPAK BOLA INDONESIA!!

see also : Offside

Sepak bola Dipolitisasi >>> Wajar!

Di tahun 2011, sepak bola Indonesia bisa dibilang sedang mengalami masa-masa sulit. Di satu sisi, prestasi Tim Nasional (TimNas) tidak kunjung membaik. Kekalahan TimNas U-23 dari Malaysia U-23 di ajang SEA Games serta kegagalan menembus babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2014 bagai pil pahit bagi para pecinta sepak bola nasional. Di sisi lain, instabilitas yang terjadi di tubuh PSSI sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas sepak bola di Indonesia, semakin memperburuk situasi persepakbolaan nasional. Pergantian kekuasaan dari era Nurdin Halid ke era Djohar Arifin Husein nyatanya belum dapat membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Beberapa pihak bahkan menganggap hal tersebut justru memperburuk kondisi persepakbolaan Indonesia.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari masyarakat, khususnya para pemerhati sepak bola. Melalui tulisan yang saya baca di beberapa artikel, banyak dari mereka yang mengaku peduli akan kondisi persepakbolaan Indonesia menyerukan revolusi di tubuh PSSI. Dalam seruan tersebut, kerap muncul jargon ‘Stop Politisasi Sepak bola!’ Mereka menganggap sepak bola Indonesia sudah diselimuti awan gelap politik, kepentingan dan kekuasaan, sehingga hal tersebut berujung pada situasi silit yang sedang terjadi. Namun, betulkah bahwa yang menjadi penyebab terpuruknya persepakbolaan Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir murni diakibatkan oleh politisasi? Apakah politisasi selalu membawa dampak buruk kepada persepakbolaan di sebuah negara?

Sepak bola dan Politik

Pada dasarnya, sepak bola dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini dikarenakan kapasitas sepak bola sebagai magnet yang mampu menarik perhatian massa, terutama para penggemarnya. Kapasitas tersebut pada akhirnya membentuk jaringan kepentingan dalam sepak bola, yang bisa dieksploitasi secara politis oleh pihak yang berkepentingan, sehingga sepak bola seringkali dijadikan ‘jembatan’ menuju kekuasaan.

Politisasi dalam sepak bola dapat diejawantahkan dalam upaya meraih dan/atau melanggengkan kekuasaan. Hal ini bahkan sudah dilakukan di awal ‘kemunculan’ sepak bola di kancah dunia. Pemimpin Fasis, Benito Mussolini, menggunakan pengaruh politiknya untuk melanggengkan langkah Italia menjadi tuan rumah sekaligus juara Piala Dunia 1934 dan 1938. Tidak hanya dengan memberi ancaman kepada para pemain dan pelatih, Mussolini juga ditengarai mempengaruhi wasit yang memimpin pertandingan Italia. Di masa pemerintahan Francisco Franco, klub Real Madrid dijadikan kendaraan politik oleh El Generalissimo dengan cara melimpahkan tidak hanya pengaruh politiknya, tetapi juga materi yang ia miliki untuk menjadikan Los Blancos sebagai raja Eropa. Pada tahun 1994, Silvio Berlusconi menjabat Perdana Menteri di Italia setelah Forza Italia-nya memenangkan pemiihan umum. Kemenangan Berlusconi tidak lepas dari status kepemilikannya atas klub A.C. Milan, sehingga para penggemar klub tersebut otomatis menjadi pendukung partainya dan memilihnya dalam pemilihan. Di tahun 1998, Gerhard Schroeder diangkat menjadi Kanselir Jerman. Strategi yang ia jalankan antara lain dengan sering hadir di pertandingan klub Energie Cottbus, yang berdomisili di wilayah bekas Jerman Timur, demi mendulang dukungan pemilik hak suara kota Cottbus.

Selain itu, politisasi sepak bola juga dapat dimanifestasikan dengan tujuan menunjukkan identitas politik. Afrika Selatan mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Afrika 1996 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa politik apartheid sudah dientas dari negara tersebut. Di Spanyol, masyarakat wilayah Katalunya menjadikan klub F.C. Barcelona sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Francisco Franco. Hingga sekarang, partai bertajuk El Clasico yang mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid, selalu dibumbui persaingan yang merujuk pada sejarah sentimental kubu marginal dengan kubu sentral. Di Italia, rivalitas antara A.C. Milan dengan F.C. Internazionale diawali ketika kelompok ekspatriat dan imigran di Milan Cricket and Football Club memutuskan untuk memisahkan diri dari klub tersebut dan membentuk klub sendiri, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dominasi anggota asli asal Italia di klub tersebut.

Sebagai wadah di mana massa berkumpul, sepak bola mampu menjadi alat propaganda yang ampuh, baik bagi upaya meraih kekuasaan maupun sebagai ajang aktualisasi identitas politik. Contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa bahkan sepak bola dunia sudah sering ‘ditunggangi’ oleh kepentingan politik pihak tertentu. Namun, dari contoh-contoh tersebut, apakah ada negara yang persepakbolaannya terpuruk setelah ditemukan adanya indikasi politisasi? Sejauh yang saya ingat, sepak bola Italia, Spanyol, Jerman, dan bahkan Afrika Selatan, justru menjadi semakin baik. Lalu mengapa persepakbolaan Indonesia malah semakin terpuruk?

Politisasi Sepak bola di Indonesia

Mungkin beberapa dari anda ada yang lupa, bahwasannya politisasi sepak bola di Indonesia sudah berlangsung sejak berdirinya PSSI di masa kolonial. Ketika itu, PSSI didirikan atas dasar semangat perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Semenjak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, upaya perlawanan terhadap pemerintahan Belanda semakin gencar dilakukan, meskipun bukan melalui perlawanan fisik. Ketika itu, sepak bola menjadi salah satu instrumen pemersatu bangsa dalam upaya mengusir penjajah. Diprakarsai oleh Soeratin Sosrosoegondo, para pemuda berkumpul di Yogyakarta pada 19 April 1930 dan membentuk Persatoean Sepak raga Seloeroeh Indonesia. PSSI kala itu menjadi organisasi sepak bola tandingan bagi Nederlandsche Indische Voetbal Bond (NIVB) bentukan Belanda.

Seiring berjalannya waktu, politisasi dalam dunia sepak bola Indonesia semakin berkembang, namun justru ke arah yang ‘salah’. Hal ini tidak lepas dari iklim politik di Indonesia yang tidak stabil dan cenderung sensitif, terutama pasca-Reformasi. Manuver politik yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan seringkali dilakukan hanya untuk kekuasaan. Anggapan yang terbentuk dalam benak para pencari jabatan adalah ‘kekuasaan = kemakmuran’, sehingga sifat yang menonjol adalah sifat greedy. Mereka lupa bahwa kekuasaan tidak selamanya akan membawa kemakmuran, namun justru kekuasaan akan selalu dibarengi dengan tanggung jawab.

Di akhir masa jabatannya, Nurdin Halid berupaya melanggengkan kekuasaannya meski sudah menjabat selama 2 periode, terutama setelah melihat euforia masyarakat Indonesia yang meningkat tajam di ajang Piala AFF 2010 lalu. Upaya tersebut berhasil digagalkan, namun bukan berarti masalah sudah berakhir. Kepemimpinan Djohar Arifin Husein ditengarai mempolitisir kompetisi sepak bola profesional dengan mengharamkan kompetisi Liga Super Indonesia yang sudah berjalan selama 3 musim dan menghalalkan kompetisi Liga Primer Indonesia yang sebelumnya berhenti di tengah jalan, dengan berbagai macam kompleksitas yang tidak didasari atas dasar sportivitas dan profesionalitas. Politisasi yang dikerahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan nyatanya saling berbenturan dan menimbulkan kerugian besar terhadap prestasi dan citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hal yang paling mendasar yang membedakan antara politisasi sepak bola di luar negeri dengan yang terjadi di Indonesia adalah faktor tanggung jawab. Pada contoh-contoh politisasi di luar negeri yang saya ungkapkan sebelumnya, unsur politik diterapkan di sepak bola dengan mengemban tanggung jawab kepada masyarakat regional atau nasional di negara-negara yang disebutkan. Meskipun melalui cara yang cukup ekstrim, langkah yang diambil Mussolini justru membuat dirinya semakin dihormati dan disanjung warga Italia kala itu setelah negaranya berhasil menjuarai Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Yang dilakukan oleh Franco terhadap Real Madrid membuat dirinya semakin dicintai warga wilayah Castilla y Leon, terutama para madridistas kala itu. Sebaliknya di Indonesia, politisasi yang dilakukan selalu dilatarbelakangi atas pandangan ‘kekuasaan = kemakmuran’, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seolah tidak peduli pada pihak yang dikorbankan.

Politisasi sepak bola yang dilakukan di luar negeri pun dilakukan dengan cara yang elegan, sehingga tidak menonjolkan sisi politisnya saja. Lihat cara Berlusconi yang menggalangkan Forza Azzuri, ketika itu, tidak hanya pendukung A.C. Milan saja yang memilih dia saat pemilihan, tapi juga fans klub-klub lain. Keberhasilan Afrika Selatan menyelenggarakan Piala Afrika 1996 juga diiringi dengan citra baru mereka di mata dunia yang jauh dari politik apartheid.

Namun, coba tengok cara yang dilakukan oleh para ‘politisi sepak bola’ di Indonesia. Dulu, yang satu menurunkan harga tiket final Piala AFF ketika mendapat ‘perintah’ dari ketua partai yang menjadikan dirinya sebagai kader, yang megorbankan para supporter TimNas. Sekarang, yang satu lagi melarang pemain-pemain yang memilih berkompetisi di liga yang ia anggap ilegal, dengan mengatasnamakan FIFA, yang nyatanya menjadi korban adalah pemain dan juga pelatih TimNas. Meminjam konsep Niccolo Macchiavelli dalam buku Il Principe, di luar negeri, politisasi sepak bola dilakukan para politisinya dengan cara menjadi fox yang cerdik atau menjadi lion yang tegas. Sementara di Indonesia, saya melihat hal tersebut dilakukan oleh disoriented donkey yang bingung arah dan tujuan, serta hanya mementingkan dirinya sendiri.

Fakta yang harus kita hadapi adalah, semakin kita mencintai, menyukai, menggemari sepak bola, maka kapasitas politik yang ada di sepak bola akan semakin kuat terbentuk. Saat itu juga, para pihak yang berkepentingan akan semakin terpancing untuk mengeksploitasi kapasitas tersebut demi tujuan yang ingin mereka capai. Tidak dapat dipungkiri, sampai kapan pun, sepak bola tidak akan lepas dari politik. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang perlu ditekankan adalah, kita harus sadar akan batasan-batasan, untuk apa kepentingan politik disematkan ke dalam sepak bola? Apakah untuk keserakahan golongan, atau untuk kemajuan bersama? Lalu, dengan cara apa kepentingan tersebut dicanangkan dalam sepak bola? Dengan cara yang elegan atau dengan cara yang menyesatkan?

Semoga tulisan ini mampu memberikan pemahaman baru kepada anda. 

Surat Kepada Djohar Arifin Husein

Kepada Yth.

Bapak Djohar Arifin Husein

Ketua Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Periode 2011-2015

Di tempat,

Dengan hormat,

Tujuan saya mengirim surat ini adalah untuk menanggapi pernyataan Bapak pada Kamis, 8 Desember 2011. Di mana pernyataan tersebut berbunyi:

“TMS (Transfer Matching System) pemain yang main di luar kompetisi PSSI diperintah untuk dicabut. FIFA mengingatkan kepada kami, jangan coba-coba pakai pemain nasional di luar kompetisi federasi, anda akan kami denda."

(dikutip dari Taunuzie, Iwan. Konflik PSSI. Pemain ISL Dilarang Memperkuat Timnas. Tribunnews.com, melalui http://www.tribunnews.com/2011/12/08/pemain-isl-dilarang-memperkuat-timnas . Diakses pada 13/12/2011)

Satu lagi pernyataan Bapak di hari yang sama adalah:

“Kami maunya pemain yang tidak punya klub pun bisa main di timnas, tapi ini FIFA yang mengingatkan sesuai pasal 79. Bukan Djohar, bukan PSSI.”

(dikutip dari Taunuzie, Iwan. Konflik PSSI. Pemain ISL Dilarang Memperkuat Timnas. Tribunnews.com, melalui http://www.tribunnews.com/2011/12/08/pemain-isl-dilarang-memperkuat-timnas . Diakses pada 13/12/2011).

Menurut pandangan saya, kedua pernyataan tersebut mencoba memberi peringatan kepada pemain-pemain lokal yang mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia (LSI), bahwa dengan terus bermain di kompetisi tersebut, mereka tidak akan pernah bisa memperkuat Tim Nasional (TimNas) Indonesia di ajang internasional. Hal ini dikarenakan kompetisi LSI tidak diakui sebagai kompetisi resmi oleh PSSI, yang secara otomatis juga tidak diakui oleh FIFA (Fédération Internationale de Football Association), karena PSSI hanya mengakui Liga Prima Indonesia (LPI) sebagai liga resmi.

Dari kedua pernyataan tersebut saya menangkap bahwa, menurut Bapak, FIFA-lah yang melarang pemain-pemain yang berlaga di LSI untuk memperkuat TimNas.

Melalui surat ini, saya mengajak Bapak untuk mengingat kembali tentang lambang negara kita, yakni Garuda Indonesia. Lambang tersebutlah yang terpampang di bagian dada sebelah kiri para punggawa TimNas Indonesia. Di lambang tersebut, terlihat gambar burung Garuda menggenggam pakta yang bertuliskan semboyan negara kita, “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti, “Berbeda-beda namun tetap satu jua.”

Semboyan tersebut menyerukan suara persatuan di dalam diri masyarakat Indonesia, dari ujung Barat di Sabang hingga ujung Timur di Merauke, yang memang terdiri dari banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Suara persatuan yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam diri insan nusantara.

Di mata sang Garuda, perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah menjadi alasan bagi rakyat Indonesia untuk tidak bersatu. Di mata sang Garuda, tiap-tiap anak bangsa yang terpilih, berhak dan wajib untuk bersatu membela negara dalam situasi dan kondisi apapun. Di mata sang Garuda, tidak ada perbedaan antara ‘liga resmi’ dan ‘liga yang tidak diakui oleh federasi’ bagi para insan sepak bola Indonesia untuk bersatu membela panji TimNas di level internasional.

Ingatlah Bapak bahwa yang terpampang di dada para punggawa TimNas adalah lambang Garuda Indonesia, bukan lambang PSSI atau lambang LPI. Ingatlah Bapak bahwa di setiap pertandingan TimNas, bendera pusaka Merah Putih-lah yang menuntun para pemain memasuki lapangan pertandingan, bukan bendera PSSI atau bendera LPI. Ingatlah Bapak bahwa lagu yang dikumandangkan sebelum TimNas bertempur menghadapi lawan dari negara lain, adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, bukan mars PSSI atau jingle LPI. Ingatlah Bapak bahwa setiap anak bangsa yang berprofesi sebagai pesepak bola profesional ingin membawa nama Indonesia menuju kemenangan, bukan nama PSSI ataupun nama LPI!

Jika memang Bapak menganggap FIFA dengan statutanya-lah yang melarang putra-putra terbaik bangsa untuk memperkuat TimNas mengusung panji merah-putih, saya sebagai supporter TimNas Indonesia (bukan supporter PSSI, LSI ataupun LPI), meminta tolong pada Bapak untuk membuang jauh-jauh anggapan tersebut, dan sampaikan pada pihak FIFA, bahwa statuta FIFA tidak bisa dipaksakan di Indonesia. Bahwa dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, tidak ada alasan bagi siapapun untuk melarang pemain-pemain yang terpilih untuk memperkuat TimNas Indonesia di ajang internasional.

Semoga surat ini mampu menyadarkan Bapak, PSSI, juga FIFA. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, membela klub yang berbeda, dan bermain di liga yang berbeda, para punggawa bangsa memiliki hak yang sama untuk memperkuat Tim Merah Putih, mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada.

Terima kasih.

Dari supporter TimNas Indonesia